Renovasi Jembatan Tinil Dianggarkan Rp 1,3 M

TINGGIKAN LANDASAN
MAGETAN-Kerawanan jembatan Tinil di jalur Magetan-Panekan teratasi.Ini setelah pemkab berancang-ancang meninggikan landasan jembatan yang dibangun sejak zaman Belanda tersebut.''Kondisi jembatan Tinil setelah dicek,konstruksinya cukup kuat untuk ditinggikan,''kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum(DPU) Bambang Setiawan kemarin(24/7).

Sebelum pekerjaan peninggian landasan jembatan dilakukan,DPU membuat talud di sisi jembatan Tinil.Di lokasi,terlihat alat berat atau backhoe sedang bekerja.Direncanakan,pekerjaan yang dianggarkan dengan dana APBD sebesar Rp1,3 miliar akan rampung dalam tahun ini.

Menurut Bambang,proyek yang dikerjakan oleh CV Awan Indah dengan konsultan pengawas CV Jaya Abadi tersebut,panjangnya 20 meter.Sedangkan lebar jalan antara talud menjadi 15 meter.Untuk jalan aspal lebarnya dari lima meter menjadi tujuh meter.

''Dari aspal,jembatan akan ditinggikan menjadi 1,5 meter.Sehingga,jalur tersebut akan semakin landai karena tanjakan maupun turunan akan berkurang drastis. Dengan begitu,kendaraan berat seperti truk akan mudah melintas,''terang Bambang.

Bambang mengatakan,konstruksi fondasi jembatan tidak akan mengalami perubahan.Sementara,di atas jembatan lama akan ditambahi konstruksi beton.''Kami berani melangkah demikian,karena sudah dilakukan pengecekan terkait kekuatan jembatan.Kalau dibongkar total, kekuatan anggaran tidak mencukupi,''terangnya.

Bambang mengakui bahwa proyek tersebut sedikit mengganggu arus lalu lintas.Terutama,pada H + 7 setelah hari raya Idul Fitri.Karena itu,DPU akan mengalihkan arus lalu lintas.Yakni,dari Panekan melalui Sumberdodol atau menuju jalur Sidorejo. ''Proyek perbaikan jembatan memang akan dimulai setelah lebaran.Kalau sebelum lebaran tidak mungkin, sebab arus lalu lintas sangat padat,''ujarnya.

Di luar itu,pemkab juga sudah bernegoisasi dengan penduduk setempat.Hal ini karena proyek pembangunan pelebaran dan peninggian talud dan jembatan Tinil ini memakan tanah warga.''Tim DPU sudah berkomunikasi dengan masyarakat.Tidak ada masalah,dan bisa diterima rencana proyek yang membutuhkan lahan milik masyarakat.''(rif/isd)

Sumber : Radar Madiun