Kejari Temukan Bukti Keterlibatan 22 PPTK Dalam Kasus Sepatu PNS
 | |
| Foto: Ilustrasi |
Magetan- Nasib 22 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program Sepatu PNS tahun 2014 senilai Rp.1,2 miliar diujung tanduk. Ini setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan mengklaim menemukan bukti keterlibatan puluhan PPTK ini dalam kasus dugaan korupsi mark up dana program sepatu PNS yang merugikan negara Rp.130 juta itu.
Dalam bukti berupa 22 dokumen yang terdiri dari 21 SKPD dan 1 kecamatan. Yang kini diamankan oleh Penyidik Seksi Intelejen Kejari Magetan itu, tercatat pelaksanaan program mulai dari pengajuan dan pencairan anggaran penyediaan sepatu PNS yang dilaksanakan oleh Ketua Asosiasi Pengarjin Kulit (Aspek) Magetan, Yusuf Ashari itu, disetujui oleh oleh PPTK. Ini dibuktikan dengan tanda tangan yang dilakukan 22 PPTK dalam dokumen pengadaan barang.
Kasi Intel Kejari Magetan Ali Munip mengatakan, didalam dokumen pengadaan program, sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (kepala SKPD.red) PPTK lah yang mendatangani dokumen pengajuan dan pencairan terhadap pengadaan sepatu PNS yang dilakukan oleh Aspek,padahal sesuai Peraturan Presiden nomer 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, proses penyediaan barang harus di tangani pihak ketiga, bukan asosiasi.
” Ini kita kuatkan indikasi ke keterlibatan PPTK, dari dokumen yang ada penandatangan penyedia sepatu oleh Aspek di SKPD ini berawal dari persetujuan PPTK, ini dibuktikan dengan tanda tangan di dokumen pengadaan, padahal sesuai Peraturan Presiden nomer 70 tahun 2012 itu tidak boleh,” ujarnya.
Ali mengungkapkan. Sejak 18 April lalu, hingga kini sudah ada 5 PPTK yang menjalani pemeriksaan, mereka yakni PPTK Badan Kepegawian Daerah (BKD) Ali Alfikri, dan PPTK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Dwi, PPTK Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Dwi Tjaliyo Ariwibowo, PPTK Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga (Disparbudpora) Sri Nanik, PPTK Dinas Perhubungan dan Informatika (dishubkominfo) Hermin R.
“sudah ada 5 PPTK yang kami periksa, semua seputar peranan mereka dalam program sepatu. Ya indikasi keterlibatan dalam kasus ini, “ungkapnya.(ROH/MK)
Dalam bukti berupa 22 dokumen yang terdiri dari 21 SKPD dan 1 kecamatan. Yang kini diamankan oleh Penyidik Seksi Intelejen Kejari Magetan itu, tercatat pelaksanaan program mulai dari pengajuan dan pencairan anggaran penyediaan sepatu PNS yang dilaksanakan oleh Ketua Asosiasi Pengarjin Kulit (Aspek) Magetan, Yusuf Ashari itu, disetujui oleh oleh PPTK. Ini dibuktikan dengan tanda tangan yang dilakukan 22 PPTK dalam dokumen pengadaan barang.
Kasi Intel Kejari Magetan Ali Munip mengatakan, didalam dokumen pengadaan program, sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (kepala SKPD.red) PPTK lah yang mendatangani dokumen pengajuan dan pencairan terhadap pengadaan sepatu PNS yang dilakukan oleh Aspek,padahal sesuai Peraturan Presiden nomer 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, proses penyediaan barang harus di tangani pihak ketiga, bukan asosiasi.
” Ini kita kuatkan indikasi ke keterlibatan PPTK, dari dokumen yang ada penandatangan penyedia sepatu oleh Aspek di SKPD ini berawal dari persetujuan PPTK, ini dibuktikan dengan tanda tangan di dokumen pengadaan, padahal sesuai Peraturan Presiden nomer 70 tahun 2012 itu tidak boleh,” ujarnya.
Ali mengungkapkan. Sejak 18 April lalu, hingga kini sudah ada 5 PPTK yang menjalani pemeriksaan, mereka yakni PPTK Badan Kepegawian Daerah (BKD) Ali Alfikri, dan PPTK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Dwi, PPTK Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Dwi Tjaliyo Ariwibowo, PPTK Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga (Disparbudpora) Sri Nanik, PPTK Dinas Perhubungan dan Informatika (dishubkominfo) Hermin R.
“sudah ada 5 PPTK yang kami periksa, semua seputar peranan mereka dalam program sepatu. Ya indikasi keterlibatan dalam kasus ini, “ungkapnya.(ROH/MK)
Tidak ada komentar