Ijin Operasional Balai Pengobatan

Dasar Hukum

1. Permenkes RI No 028/Menkes/Per/I/ 2011 tentang Klinik

2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di bidang kesehatan

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan perlu adanya pelayanan pengendalian dan peran serta masyarakat dalam mengelola di bidang kesehatan disusuaikan dengan kondisi sosial dan ekomomi masyatrakat

Klasifikasi Sarasan
Penyelengara Balai Pengobatan

Persyaratan

1. Surat Permohonan

2. Fc. KTP Pemohon/penanggung jawab

3. Fc. akte pendirian bagi pemohon berbadan hukum, atau daftar riwayat pekerjaan pempinan sarana kesehatan dimaksud yang disyahkan oleh instansi yang berwenang bagi pemohon perorangan

4. Fc. Ijin Gangguan (HO)

5. Fc. IMB

6. Fc. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah (serifikat/akata jual-beli/sewa)

7. Surat pernyataan kesediaan mentaati peraturan/ Perundang-undangan yang berlaku oleh pimpinan yayasan/ sarana dimaksud bermaterai Rp. 6000,-

8. Daftar ketenagaan yang tersedia

9. Struktur organisasi pelayanan kesehatan yang teruraikan dalam pembagian tugas dan fungsi pelayanan

10. Pernyataan kesediaan bekerja sebagai penanggung jawab dan staf pelaksanaan

11. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung bagi tenaga medis / paramedis yang telah bekerja sebagai pegawai negeri/ ABRI

12. Fc. ijasah, surat penugasan (SP/SIB), surat ijin oraktek bagi tenaga paramedis/ bidan

13. Fc. surat penugasan (SP), surat ijin praktek dikter pada lokasi RB/BKIA/BP, dan SK terakhir dokter penanggung jawab

14. Daftar tarif yang diketahui oleh pemda setempat

15. Daftar peralatan yang tersedia